Bedah Buku "Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta"

foto: Kiki Handriyani (facebook)

Jika ada karya yang menggedor rasa nasionalisme, buku “Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta”, salahsatunya. Buku yang menguak tabir praktek licin bisnis di Jakarta International Container Terminal (JICT) berindikasi kerugian negara trilyunan rupiah. 

Bertempat di Sanggar Maos Tradisi,  Sleman Yogyakarta (15/8/18), buku ini dibedah langsung sang penulis Ahmad Khoirul Fata bersama narasumber-narasumber kompeten yakni Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Nova Sofyan Hakim, Dosen Lembahanas Aris Arif Mundayat, dan Sosiolog UGM Ari Sujito. 

Buku ini menjelaskan secara kronologis perjuangan anak bangsa di Tanjung Priok. Jejak kegigihan Serikat Pekerja JICT menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di gerbang ekonomi nasional. Proses perpanjangan kontrak kerjasama untuk kedua kali antara JICT dengan Perusahaan asal Hongkong Hutchison Port dianggap melabrak aturan-aturan yang berlaku di negara kita. 

Proses perpanjangan kontrak melibatkan Pemerintah dan Tokoh lintas negara. Melinatkan antara lain Menteri BUMN, Petinggi Hutchison Hongkong, Bankir Deutcge Bank, Rotchchild, Direksi Pelindo II, dan Pengusaha Nasional. 

Berangkat dari rasa cinta tanah air, SP JICT berjuang mengangkat isu tersebut hingga berhasil mendorong DPR membentuk Panitia Khusus Angket DPR tentang Pelindo II. Berbagai kerurigaan atas kejanggaan mulai beralasn ketika satu persatu fakta terkuak dari laporan Badan Pemeriska Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diutus Pansus menyediki alu dan proses perpanjangan kontak tersebut.

Laporan-laporan valid BPK inilah yang menjadi salahsatu penguat buku yang proses penyusunannya menghabiskan waktu satu bulan. Bersama satu penulis lainnya, Bung Ahmad memadukan dokumen dan data yang memang cukup lengkap dikumpulkan secara telaten oleh Serikat Pekerja JICT(SP JICT).

Dalam sambutan, Bung Firman dari perwakilan SP JICT menegaskan, SP JICT bukan anti investasi asing. SP JICT berupaya senantiasa menjaga praktek bisnis yang adil bagi kedua belah pihak yang bekerjasama. Jangan sampai ada satu pihak yang terzalimi akibat isi kontrak yang merugikan hingga berisiko pengambilalihan aset strategis.   

Jelas, perjuangan SP JICT selama ini sesuai dengan amanat nawacita  Sembilan program yang dijalankan Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla. Sembilan agenda prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.