Clean Government
adalah pemerintahan yang apolitis, dan profesional, yang sebesar-besar
untuk pelayanan rakyat.
ICMI Bersuara
Wakil Ketua Umum ICMI Priyo Budi Santoso menyampaikan hal tersebut dalam sambutan Dialog Nasional Kebangsaan CIDES ICMI Memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI "Strategi Clean Government untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045", Kamis 20 Agustus 2026, ICMI Center, Jakarta.
“Intisari clean government adalah sebuah ajaran yang
menginginkan pemerintahan itu harus apolitis, quote and quote,
karena tidak mungkin tidak berpolitik," tandasnya.
Tantangan penerapan clean government, lanjut Priyo, adalah simbiosa, kongkalikong, atau sengkarut dengan kekuatan oligarki.
“Yang sangat sering disebut penyakit clean government yang membahayakan adalah adanya simbiosa, kepentingan yang menemukan titik temu antara kekuasaan dengan kelompok-kelompok bisnis yang menggurita, antara ada dan tidak ada, tapi nyata,” jelas Priyo.
Priyo berharap, dialog nasional ini menandakan pijakan ICMI dalam turut memotori terciptanya clean government.
“Ini pijakan kita dalam suasana ini. Kita tidak abai terhadap situasi kenegaraan. Manakala ICMI memanggil, orang-orang terbaiknya akan menyuarakan. Hari ini hujan angin yang terjadi, demokrasi negeri kita. Tidak lengkap, dan akan berdosa besar, kalau ICMI, CIDES, tidak ikut ambil bagian, menularkan pikiran-pikiran terbaiknya,” tutupnya.
Clean Government Perspektif Parpol
Dewan Pakar ICMI Pusat Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan Yuddy Chrisnandi membeberkan beberapa langkah strategis guna mewujudkan clean government sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan lembaga antikorupsi, digitalisasi dan transparansi tata kelola, serta percepatan digitalisasi layanan publik dan integrasi data untuk menutup celah kebocoran anggaran negara.
Yuddy juga merekomendasikan penerapan sistem merit ASN dan pendidikan integritas, hilirisasi dan penguatan industri berkelanjutan untuk keluar dari middle income trap, serta penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan terpercaya.
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam perspektif partai politik, clean government dimulai sebelum seseorang menjadi pejabat. Beberapa aspeknya meliputi rekrutmen, kaderisasi, pendanaan, etik dan disiplin, serta demokrasi internal.
Di bagian rekrutmen, penerapan merit dan rekam jejak dengan menyeleksi kandidat berbasis kompetensi dan integritas. Dalam proses pengkaderan, diberikan pendidikan politik, etika, hukum, anggaran, dan anti-korupsi, secara berjenjang dan berkelanjutan.
Dari sisi pendanaan yang transparan dan dapat diaudit, kurangi insentif pendanaan berisiko dan konflik kepentingan. Di aspek etik, disiplin dan sanksi, perkuat pemberlakuan standar perilaku untuk seluruh kader.
Selanjutnya, penerapan demokrasi internal untuk check and balance internal lewat mekanisme keputusan dan pengawasan yang akuntabel.
Hadir narasumber dalam Dialog Nasional CIDES ICMI; Ketua Umum ICMI Arif Satria, Direktur CIDES ICMI Andi Faisal Bakti, Rektor UICI Periode 2021–2025 Laode M. Kamaluddin, dan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli. Dialog Nasional CIDES ICMI dimoderatori Peneliti CIDES ICMI Ismail Suardi Wekke.