Dengan asumsi produksi di kisaran 700 juta ton per tahun, cadangan batu bara nasional masih cukup untuk 46 tahun ke depan.
Indonesia Paling Tertinggal
Namun ketergantungan pada komoditas batu bara justru menjadi kelemahan struktural di tengah tekanan transisi energi global.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna, menyindir keras lambatnya realisasi energi terbarukan di Indonesia.
Ia ungkapkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia saat ini hanya sekitar 200 megawatt, dan dibangun dalam waktu tiga tahun. Bandingkan dengan negara-negara tetangga yang konsisten dan gigih.
"India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari," tandas Putra dalam Diskusi Publik "Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik", Senin 25 Mei 2026, Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan.
Kemudian, di antara lima negara terbesar Asia Tenggara, lanjut Putra, Indonesia justru paling tertinggal dalam kapasitas energi surya. Kita kalah dari Vietnam, Thailand, Filipina, bahkan Malaysia. Padahal Indonesia adalah negara terbesar di kawasan.
Putra mengakui batu bara masih sangat dominan dalam bauran energi nasional, yakni sekitar 55 persen dari total kapasitas pembangkit 107 GW.
Padahal untuk mendapatkan pendanaan dalam pembangunan pembangkit batu bara baru kini makin sulit, karena dunia tengah bergeser dari teknologi tersebut.
Sementara produksi minyak Indonesia sudah terus merosot selama 25 tahun terakhir, dan gas juga mulai menunjukkan tren serupa.
Jadi, hingga hari ini, energi baru terbarukan masih sebatas wacana dalam seminar.
"Di
Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang.
Tapi bukan investasi," seloroh Putra.
Produksi Dipangkas, Regulasi Bertubi-tubi
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Ardhi Ishak Koesen menjelaskan, industri pertambangan nasional tengah dihantam gelombang perubahan regulasi yang terus berdatangan.
Produksi batu bara yang pada 2025 mencapai 817 juta ton tiba-tiba dipangkas menjadi hanya 600 juta ton pada 2026. Pemotongan sekitar 25 persen ini datang secara mendadak. Dalam beberapa bulan, pemberitahuan muncul dan langsung dilakukan pemotongan.
Belum selesai menyesuaikan diri dengan pemotongan tersebut, industri juga berhadapan dengan serangkaian kebijakan baru yang simpang siur; rencana pajak ekspor batu bara, pengaturan ulang Devisa Hasil Ekspor (DHE), mandatory biodiesel yang dijadwalkan Juli 2026, hingga kebijakan ekspor satu pintu yang akan berlaku Juni mendatang.
Seluruhnya, imbuh Ardhi, menambah beban pelaku usaha pertambangan. Ia memperingatkan rencana pembentukan badan ekspor satu pintu untuk pertambangan berpotensi menciptakan monopoli ala BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) era Orde Baru, yang kala itu justru meruntuhkan harga dan menghancurkan petani cengkeh.
Hadir juga narasumber dalam diskusi publik ini Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.
Diskusi Publik menyimpulkan, konsistensi regulasi dan keberpihakan nyata pada transisi energi, Indonesia berisiko terjebak antara batu bara yang makin tertekan secara global dan energi terbarukan yang jalan di tempat.
Posting Komentar untuk "Indonesia Masih Tergantung Batu Bara, Energi Bersih Sebatas Seminar"