Pendiri Bangsa Bangun Perpusnas Sejak 1960

 

Meski baru lahir sebagai negara, para pendiri bangsa sudah tahu apa yang akan dikerjakan dalam mengisi kemerdekaan. 

 

Ingatan Kolektif Nasional 

Hal ini ditunjukkan, salahsatunya, dalam keputusan TAP MPRS nomor 1 tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan TAP MPRS nomor 2 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti pentingnya buku sebagai sumber pustaka yang memuat landasan pemikiran para founding fathers mengenai literasi dan perpustakaan. 

Ia menunjukkan sejumlah dokumen yang mengungkapkan bagaimana para pendiri bangsa memiliki konsep jelas mau ke mana negara kita  dibawa dalam arsitektur pembangunan. 

“Besti-besti Indonesia, ini buku, jangan sembarangan sama buku. Tidak ada buku ini, tidak ada kementerian negara seluruh Indonesia, tidak ada sistem desentralisasi. Ini  semuanya konsep ada di sini,” cetus dia dalam Seminar Nasional “46 Tahun Perpusnas: Merawat Pustaka, Memartabatkan Bangsa”, Selasa 12 Mei 2026, Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta. 

Bersama Bappenas, Rieke memperjuangkan sejumlah buku GBHN yang berhasil diakui sebagai ingatan kolektif nasional oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

Sebelum berganti nama menjadi Bappenas pada 1963, Depernas (Dewan Perancang Nasional) merupakan lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 1959 berdasarkan UU No. 80 Tahun 1958 untuk merencanakan pembangunan ekonomi nasional yang menyeluruh. Lembaga ini berfokus menyusun cetak biru pembangunan semesta berencana. 

Dari berbagai proyek yang dirancang Depernas, diringkas menjadi Kertas Kerja: Perencanaan Pembanguan Semesta.

 

Satu Data Perpustakaan

Dalam konsep yang terbit di tahun 1960 itu, imbuh Rieke, tersebut Perpustakaan Nasional dalam program prioritas bertajuk Pola Projek Bidang Mental/ Agama/ Kerohanian/ Penelitian. Dengan Key Performance Index (KPI): terpenuhinya kebutuhan rakyat akan bacaan, himpunan kerja intelek bangsa Indonesia, dan pendidikan ahli perpustakaan.

Adapun targetnya memiliki kapasitas 4 juta buku. Dimulai tahun pertama rencana I, dan selesai akhir rencana I.

“Dimulai tahun pertama, rencana satu, bayangkan, waktu itu saja targetnya sudah 4 juta. Sekarang, setelah dari 1960 ke 2026. Berapa? 9 juta? Ya, ampun,” tandas Rieke.

Rieke mengusulkan, target tersebut bisa ditingkatkan dengan menerapkan sistem satu data perpustakaan. Pembangunan perpustakaan perlu diperluas hingga tingkat desa melalui penguatan perpustakaan desa, sekolah rakyat, dan ruang baca masyarakat.

Langkah ini dinilai penting agar akses terhadap pengetahuan dapat makin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Seminar menyambut Hari Buku Nasional 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz. Hadir juga narasumber Director Indonesia Doctoral Training Partnership dari University of Nottingham Bagus P. Muljadi, Presiden ASEAN Public Libraries Information Network (APLiN) Chaerul Umam, dan Ketua Umum IKAPI Arys Hilman Nugraha.   

Berbagi :