Wajib Bahasa Indonesia Bagi Pekerja Asing Direvisi, Ini Kata Kepala Badan Bahasa

Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menggantikan Permenakertrans No.12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menghapus syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing di Indonesia. Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) RepublikIndonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, pada Pasal 20, menyebutkan keharusan pekerja asing yang akan bekerja, bersekolah atau menjadi warga negara Indonesia, memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan mengikuti pembelajaran. Walhasil, banyak yang  ke Badan Bahasa Kemendikbud RI mempertanyakan revisi Permen itu. Masih relevankah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Orang Asing di Indonesia?

Pekerja Asing Yang Tidak Wajib UKBI

Menjawabnya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemedikbud RI, Prof. Dr Dadang Sunendar, M. Hum, menegaskan, dalam Peraturan Pemerintah sudah jelas dan lebih kuat sehingga tidak masalah meski Permen direvisi.

“Banyak pertanyaan masyarakat, surat kepada Badan Bahasa, tentang revisi peraturan Menteri Kemenakertrans yang menghilangkan syarat bahasa Indonesia. Saya ingatkan, yang diperbaiki itu Permen. PP dengan Permen lebih tinggi mana? Meski ada seribu Permen yang direvisi, tidak masalah, karena ini tidak akan gugur dengan revisi-revisi itu, jelas Dadang dalam Sidang Pleno 1 Ceramah Ilmiah dan Seminar Nasional Pengembangan Kemahiran Berbahasa Indonesia, Gedung Samudera, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Jakarta (1/8/17).

Dadang melanjutkan, Badan Bahasa juga sudah bertemu dengan Direkur Binapenta Kemenakertrans RI membahas hal tersebut.

“Kami sudah menyampaikan kepada Direktur Binapenta Kemenakertrans RI tentang ini. Tenaga kerja asing tentu saja masih perlu memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Hanya yang dimaksud dengan tenaga asing itu harus diklasifikasi. Warga negara asing yang ingin melanjutkan pendidikan di tanah air, yang akan bekerja untuk jangka waktu yang lama, harus mengikuti (UKBI) ini,” jelasnya.  

Jadi UKBI wajib bagi tenaga kerja asing yang berada di Indonesia untuk jangka waktu lama. 

“Kalau ada warga negara asing, misalnya dari negara tetangga, mereka punya mesin mau masang AC di Indonesia selama tiga hari, harus mengikuti UKBI? Ya tidak usah. Mau masang mesin kapal, karena tidak ada operatornya di Indonesia. Untuk yang begitu, tidak ada masalah,” sebutnya.

Untuk itu, Badan Bahasa terus menjalin sinergi dengan Kemenakertrans RI khususnya dalam penetapan tenaga kerja asing yang mana saja yang harus mengikuti UKBI.

“Karena itu, kita minta agar kementerian tenaga kerjalah yang menetapkan warga negara asing mana yang perlu melalui kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi kami hanya menyiapkan tenaga pikiran  dan alat serta dokumen untuk menguji kemahiran berbahasa warga negara asing ini,” pungkasnya.