Dompet Dhuafa Masuki Era Industri Komunal

 

foto. dompetdhuafa.org |

Menyongsong 80 tahun Indonesia Merdeka, lembaga filantropi Dompet Dhuafa kembali menggaungkan gagasan industri komunal. 

Tiga Agen Perubahan 

Industri komunal mendorong mustahik bertransformasi menjadi pelaku industri yang berkelanjutan dalam pengelolaan zakat, khususnya di bidang ekonomi produktif. 

Inisiator dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Dompet Dhuafa Republika Parni Hadi menyampaikannya dalam pidato kunci Sarasehan Bersama Tokoh Bangsa ”Merajut Kebersamaan Mewujudkan Merdeka Dari Kemiskinan”, Rabu 13 Agustus 2025, Sasana Budaya Rumah Kita Dompet Dhuafa, Philantrophy Building, Jakarta.      

“Dompet Dhuafa Goes Communal Industry. Legacy ini tumbuh dengan mendidik orang menjadi expert, menyiapkan melalui pendidikan, pembudayaan, pembiasaan,” tandasnya. 

Industri komunal merupakan model industri yang dimiliki, dan dikelola para mustahik. Mengimplementasikan zakat produktif yang lebih advance, industri komunal mengedepankan konsep kepemilikan bersama dan pemberdayaan komunitas berbasis industri. Penguatan era baru industri komunal menandakan 32 tahun eksistensi Dompet Dhuafa.  

Narasumber sarasehan Cendekiawan Yudi Latif membeberkan, ada tiga agensi utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, yakni Negara, Komunitas, dan Pasar.

Negara yang menekankan pada Pasar, misal, Amerika Serikat, menerapkan residual welfare state.  Di mana masyarakat yang terlempar dari Pasar, diurus oleh Negara. 

Negara yang mewujudkan kesejahteraan lewat kekuatan Negara. misal, negara-negara Skandinavia, mengembangkan universal welfare state. Di mana negara menjamin secara setara pendidikan, kesehatan, dan mengurusi mereka yang terlempar dari dunia kerja. 

Ada juga negara, khususnya yang berbasis Kristen, mewujudkan kesejahteraan dari dalam komunitas-komunitas seperti bala keselamatan (salvation army), panti, dsb. 

Bagaimana dengan Indonesia? Yudi mengungkapkan, kekuatan mewujudkan kesejahteraan di Indonesia justru ada di elemen masyarakat. Karena Indonesia mengembangkan rezim campuran, maka ada porsi yang ditangani Negara, bagian yang ditangani Pasar, dan porsi yang ditangani Komunitas.   

Pengalaman Komunitas dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan ini sudah lama, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, maka mereka lebih terlatih. Contoh, bunyi amanat undang-undang: tiap warga negara berhak atas pendidikan. Artinya, negara pada saatnya, wajib memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat dalam rangka mencapai kemakmuran. Namun faktanya, dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, lebih banyak sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri di Indonesia.  

Menurut Yudi, upaya kesejahteraan jangan terlalu memusat kepada negara. Kita harus bergotong-royong, di mana semua elemen, sejauh ujungnya untuk kesejahteraan rakyat, negara harus memfasilitasinya. 

Jadi, lanjut Yudi, kekuatan masyarakat ada di lembaga filantropi. Jangan seluruh alat kesejahteraan dimobilisasi negara, karena negara juga sedang belajar bagaimana menunaikan tugas kesejahteraan dengan baik dan benar.

“Justru kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi jantung social welfare di Indonesia yang harus diberdayakan. Itulah kenapa lembaga-lembaga filantropi di Indonesia jauh lebih penting ketimbang di negara manapun,” pungkasnya. 

Sarasehan Kebangsaan dibuka Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika Ahmad Juwaini. Hadir juga narasumber sarasehan Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia Rahmat Hidayat, Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Muhammad Zaitun Rasmin, serta Aktivis Hukum dan Demokrasi Bambang Widjojanto. Sarasehan Kebangsaan dimoderatori Jurnalis Senior Dede Apriadi. #DompetDhuafa #DialogKebangsaan

Berbagi :