Data Akurat Untuk Selaras Program dan Anggaran

Tiap kali mendengar frasa “Kantor Urusan Agama (KUA)”, ingatan saya kembali melambung  ke prosesi ijab kabul wali untuk seorang mempelai perempuan (kini jadi istri saya) yang lancar saya sambut dengan semangat. Selain sebagai pelaksana urusan semisal wakaf, pengetahuan saya soal KUA sebatas urusan perkawinan.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Hingga saya berkesempatan mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah 2019, Rabu-Jumat 6-8 November 2019, Hotel Mercure Hayam Wuruk, Jakarta. Bersama dua rekan narablog Kiki Handriyani dan Diah Woro Susanti, kami kabarkan kegiatan kepenghuluan dan kepenyuluhan ini. Di balik upaya pelayanan andal bagi masyarakat, KUA dituntut melaksanakan serangkaian koordinasi dan kerjasama antara pusat dan daerah menyangkut berbagai aspek.  

Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Rama Wahdiansyah sebutkan, tujuan evaluasi pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan capaian serta memaksimalkan manfaat dan sasaran Program Bina KUA dan Keluarga Sakinah di masing-masing satuan kerja. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, salah satu bahasan yang mengemuka adalah kesesuaian antara program dan anggaran.

Keselarasan antara program dan anggaran berawal dari ketersediaan data yang valid dan akurat. Direktur Bidang KUA dan Keluarga Sakinah. Dr. Mohsen, MM, sampaikan, akurasi data akan mendukung ketepatan dalam penyusunan anggaran program, mulai untuk pemenuhan SDM, pembangunan gedung, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga pendirian KUA baru.

“Filosofi ‘data sebagai dasar pengambilan keputusan’ jadi sangat penting. Agar saat kita rencanakan anggaran, sudah memiliki data yang valid,” imbuhnya di hadapan peserta yang berasal dari unsur kementerian agama provinsi dan kabupaten kota.

 

Jumlah KUA Atau Kepala KUA?

Input data dilakukan lewat aplikasi penyusunan anggaran Bimas Islam (EBI) atau e-Planning Bimas Islam. Data menyangkut apa saja? Salah satunya terkait data kelembagaan KUA yang masih bersumber dari beberapa versi. Pak Direktur paparkan lebih lanjut. Input data dilakukan petugas KUA daerah, yakni oleh para Kepala Seksi (Kasi) di kabupaten dan kota. Namun, data juga diinput oleh para kepala KUA. 

Akibatnya, berbeda-beda data yang tersaji. Misal, jumlah KUA yang tercantum dalam regulasi sebanyak 5.945 lembaga. Tapi dari jumlah tersebut, terdapat 55 KUA yang belum ada pelaksana tugas sehingga yang diinput di aplikasi EBI sebanyak 5.890 KUA.

Maka, perlu dibedakan mana data KUA sebagai kelembagaan, dan data kepala KUA sebagai jabatan. Bicara data lembaga berarti soal jumlah kantor KUA. Ada lembaga tapi belum tentu ada SDM kepala. Sedangkan, ada fakta di mana satu orang Kepala KUA membawahi beberapa KUA. Jadi harus jelas berapa sesungguhnya jumlah kantor KUA di masing-masing provinsi, dan berapa jumlah kepala KUA-nya.  

Selain mendukung keselarasan dalam penyusunan anggaran, ketersediaan data yang sahih juga akan memudahkan kinerja para kepala bidang yang tinggal memperkuat aspek verifikasi data.   

Narasumber Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah 2019 adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. Muhammadiyah  Amin, M.Ag., Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Dr. Tarmizi Tohor, MA, Direktur Bidang KUA dan Keluarga Sakinah. Dr. Mohsen, MM, Kasubdit Bina Kepenghuluan, Drs. Muhaimin, MM, Kasubdit Bina Kelembagaan KUA Dra Nur Afwa Sofia, Kasubdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Drs. Anwar Sa'adi Anwar, MA, dan Kasubdit Kepenghuluan Bina Keluarga Sakinah Muhammad Adib, S.Ag.